Kolaborasi Tiga Komisariat, Seminar Politik Nasional IMM UAD Bedah Kebijakan Gig Economy
Yogyakarta — Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) sukses menyelenggarakan seminar politik nasional bertajuk Forum Diskursus Ekonomi dan Politik di Aula Masjid Islamic Center UAD, Sabtu (24/10/2026). Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi dari Pimpinan Komisariat (PK) IMM Fakultas Teknologi Industri (FTI), PK IMM Farmasi, dan PK IMM Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UAD.
Mengusung tema “Akselerasi SDM dan Kedaulatan Digital: Mengintegrasikan Kebijakan Politik, Ekonomi, dan Kesehatan Menuju Indonesia Mandiri”, forum ini menghadirkan dua pakar sebagai narasumber utama, yakni Dosen Ekonomi Pembangunan FEB UAD, Dr. Dini Yuniarti, S.E., M.Si., CIQnR., serta Ketua Bidang Riset dan Teknologi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IMM, M. Akmal Ahsan Tahir, S.Pd., M.Pd.
Dalam sesi pemaparannya, Dr. Dini Yuniarti menguraikan keterkaitan erat antara kebijakan politik, ekonomi, dan kesehatan melalui studi kasus pekerja ekonomi platform digital (gig economy). Ia mengajak para peserta untuk lebih melek politik dengan cara membaca data secara komprehensif, mengecek validitas sumber, dan ikut serta mengawal jalannya kebijakan publik.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkannya, meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka sekitar 5 persen, terdapat peningkatan ketimpangan yang ditandai dengan naiknya rasio Gini dari 0,363 pada September 2025 menjadi 0,368 pada Maret 2026.
Lebih jauh mengenai persoalan gig economy, Dr. Dini menyoroti kesejahteraan pengemudi ojek daring. Mengutip hasil survei Litbang Kompas, ia mencatat bahwa mayoritas pengemudi ojek daring harus bekerja 63–72 jam per minggu, angka yang jauh melampaui batas wajar 40 jam kerja. Selain itu, survei IDEAS 2023 turut menemukan bahwa 35,1 persen pengemudi daring tidak memiliki jaminan kesehatan, meskipun kedua survei tersebut masih menggunakan sampel terbatas.
Dari sisi regulasi, ia membedah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur batasan potongan aplikator maksimal sebesar 8 persen serta menjamin hak pengemudi atas jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, dan kematian. Aturan turunan dari Perpres ini ditargetkan terbit paling lambat pada 31 Desember 2026, sehingga mahasiswa masih memiliki ruang dan momentum untuk memberikan masukan kritis.
Menutup materinya, Dr. Dini menegaskan bahwa kebijakan ekonomi pada hakikatnya adalah kebijakan kesehatan.
"Siapa yang menanggung biaya sakit dan kecelakaan para pekerja platform—apakah pekerja itu sendiri, aplikator, atau negara—merupakan sebuah keputusan kebijakan," pungkasnya.
Melalui seminar dan kolaborasi antarkomisariat ini, mahasiswa diharapkan dapat semakin kritis dalam memahami isu-isu strategis dan kebijakan publik, sekaligus memperluas jejaring dan sinergi ikatan di lingkungan kampus UAD.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow